Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Privasi Warga Negara Dalam Penggunaan Drone (Pesawat Nirawak) Di Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan privasi warga negara yang terancam oleh penyalahgunaan teknologi drone (pesawat nirawak) di Indonesia. Perkembangan pesat penggunaan drone menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, khususnya terkait pelanggaran ruang privat melalui pengawasan dan perekaman tanpa izin. Drone yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi dan sensor penginderaan jarak jauh mampu melakukan aerial surveillance terhadap ruang privat warga negara tanpa kehadiran fisik pelaku, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang serius dalam perlindungan hak privasi. Meskipun penggunaan drone secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020, regulasi ini lebih berfokus pada aspek keselamatan penerbangan dan tidak mengatur perlindungan privasi secara komprehensif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan drone pada ruang privat milik orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui pendekatan integratif yang menggabungkan Pasal 257, 258, dan 333 KUHP Baru, Pasal 68 UU Pelindungan Data Pribadi, serta UU ITE, dengan memenuhi lima parameter kumulatif. Namun, hukum positif yang ada masih memiliki kekosongan dan kekaburan hukum yang signifikan sehingga diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana (ius constituendum) berupa penambahan ayat pada Pasal 257 dan Pasal 258 KUHP Baru, revisi Pasal 68 UU PDP, serta penambahan ketentuan perlindungan privasi dalam regulasi penerbangan drone.