Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Terhadap Perlindungan Korban

Abstrak

Di Indonesia, Restorative Justice saat ini telah dimasukkan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang sebelumnya lebih menekankan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kini mengarah pada perlindungan terhadap korban. Namun, dalam mengimplementasikan prinsip Restorative Justice masih terdapat ketidaksempurnaan karena hadirnya peraturan sektoral di tiap instansi penegak hukum yang hanya fokus pada lembaganya masing-masing, sehingga menyebabkan ketidakselarasan dalam penerapannya. Skripsi ini memuat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 1). Bagaimana prinsip Restorative Justice dan perkembangannya dalam hukum pidana Indonesia; 2. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana dalam penyelesaian melalui Restorative Justice; 3. Bagaimana harmonisasi pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terkait perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan studi pustaka. Pada akhir penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2020 ini masih belum dapat mengakomodir prinsip Restorative Justice meski keduanya berorientasi terhadap pemulihan kembali pada keadaan semula. Terdapat perbedaan dalam Pemenuhan hak korban dalam peraturan kejaksaan dapat dikecualikan jika pelaku dan korban sepakat untuk berdamai, tetapi dalam peraturan kepolisian Pemenuhan hak korban tetap harus terpenuhi walaupun sudah berdamai. Proses Restorative Justice dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan pelaku dan korban, dengan maksud bahwa ketika tidak ada kesepakatan maka Restorative Justice tidak akan terjadi dan Pemenuhan hak korban tidak akan terpenuhi.